Politik

Puasa untuk Diri Sendiri

Heboh kabar tentang razia yang dilakukan di Serang di warung makan yang menjual di siang hari. Muka memelas ibu Saeni, pemilik warung makan tersebut mengundang simpati dari banyak orang. Mulailah satu satu komentar muncul, dari netizen sampai ke para menteri bahkan bapak Presiden.

Simpati mengalir berupa dana yang dikumpulkan, adapun sumbangan dari beberapa menteri. Yang melakukan razia, dihujat, termasuk Perda kabupaten Serang. Satpol PP Kota Serang sendiri melakukan razia berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat dan Razia, serta Surat Edaran Wali Kota Serang Nomor 451.13/556-Kesra/2016 tentang imbauan bersama menyambut bulan suci Ramadan.
Isinya terdapat jam operasional rumah makan yang diperbolehkan beroperasi sejak pukul 16.00 WIB.

Di Kendari, imbauan menyambut bulan suci Ramadan juga rupanya ada. Saya yang sedang tidak puasa singgah di warung-warung makan. Mereka menjual makanan tetapi tidak boleh ada yang makan. Saya beruntung bisa membeli, pasti bingung jika saya tidak makan siang hanya karena saya tidak punya rumah di kota ini.

Saya sekilas melihat cuplikan razia tersebut. Makanan dibungkus dan disita oleh petugas. Ya semoga saja tidak dipakai untuk berbuka puasa, bisa tidak halal juga jadinya. Atau bahkan dibuang. Mungkin memang sebaiknya warung minta ditutup saja, sehingga makanan tersebut masih tetap bisa dijual di saat sore nanti.

Tapi itulah negara kita, sebegitu orang-orang bersimpati pejabat pun ikutan. Maaf saja, menurut saya aturan juga penting. Tak perlu lah para pejabat menunjukkan simpati dengan cara yang sama dengan masyarakat umum, kasihan aturan yang sudah dibuat, terasa dilecehkan. Yang perlu dibuat oleh perangkat pemerintah adalah mengawasi pelaksanaan aturan tersebut. Memang banyak aturan yang tidak memiliki petunjuk pelaksanaan. Saya terkesan dengan salah satu nara sumber dari kalangan pendidik yang menyatakan; Jika pun tanpa juklak, harusnya kita semua berdasar pada Pancasila. Bagaimana menghargai orang lain dan tidak merugikan orang lain.

Pelaksanaan Perda itu dalam rangka menghargai bulan suci, hal yang diimbau oleh pemerintah. Himbauan bukan akhirnya berakhir sitaan harusnya.

Saya kadang jadi bingung menjawab, “Lagi puasa?”, pengennya kalau bisa diam saja. Gak perlu dijawab karena bagi saya puasa saya untuk diri sendiri. Manfaat puasa yang merupakan proses detoksifikasi adalah menjadi keuntungan untuk badan saya. Masalah pahala juga bukan urusan saya. Saya juga tidak keberatan jika berada di antara orang-orang yang sedang makan. Tapi saya menghargai aturan Perda. Bulan suci adalah berbicara suasana. Dengan suasana insha Allah semakin khusuk tapi tergantung lagi dari masing-masing pribadi.

Mungkin yang kurang sekarang dari kita adalah tenggang rasa, saling menghargai. Belum lagi jika sudah merasa sebagai penegak aturan, sangat besar kemungkinan untuk berlaku semena-mena. Sangat setuju jika Pancasila kembali kita letakkan sebagai dasar negara, pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah mungkin burung Garuda sudah tinggal cerita kosong untuk banyak orang? Sangatlah disayangkan.

Semoga banyak yang diingatkan dengan adanya kasus ini, termasuk saya sendiri. Semoga ada perbaikan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *