0

Diserbu Tenaga Kerja Asing

Saya tidak tahu apakah tulisan saya ini akan mencerahkan atau malah menambah polemik tentang serbuan tenaga kerja asing di Indonesia, tetapi saya berharap pengalaman dan pengetahuan tentang hal ini bisa saya bagikan ke teman-teman sekalian sebagai informasi yang bukan sekadar “katanya”

+++

Issue tenaga kerja asing dari China yang ramai-ramai masuk ke Indonesia membuat orang-orang gusar. Kegusarannya sampai dihubungkan dengan pilkada DKI Jakarta yang kebetulan salah satu calonnya beretnis Tionghoa. Bahkan dihubungkan dengan ketakutan bahwa Indonesia akan dikuasai oleh China dan ujung-ujungnya PKI.

Wow! Menakjubkan!

Tapi saya tidak ingin cari tahu tentang bagaimana issue ini bisa ada dan berkembang sedemikian rupa. Saya sama sekali tidak tahu dan tidak mau berpikir demikian karena saya cuma seorang pekerja, bukan politikus

Setahu saya sejak Jokowi menandatangani perjanjian bilateral dengan presiden China tentang investasi dan memasuki perdagangan bebas AFTA 2015, kita memang sudah tidak bisa menolak kesepakatan regional dan bilateral ini.

Salah satu efeknya adalah tenaga kerja bebas memilih di negara mana dia akan bekerja. Jika kita bekerja di bidang Teknologi Informasi utamanya di ibu kota, kita menyadari betapa banyak orang berkebangsaan India yang menduduki middle management bahkan sudah ada beberapa teman yang merasakan dipimpin oleh orang India.

Apakah benar China akan menguasai Indonesia?

Jawabnya sudah! China dengan mega Industri yang dimilikinya sudah menguasai seluruh dunia. Coba saya cari apa ada produk di rumah kita yang tidak ada dari negeri ini? Dan ini terjadi bukan cuma di Indonesia.

China dengan kemajuan industri yang dimilikinya menjadikan perkembangan ekonomi mereka sangat pesat. Saking banyaknya uang yang beredar di negaranya sempat dengan sengaja pemerintah mereka melakukan devaluasi. Pengusaha China di negaranya sendiri sudah merasa terancam, mereka akhirnya dengan membawa uang mereka ke negeri lain, mencari peluang investasi untuk bisa mempertahankan dan mengembangkan ekonomi mereka.

Indonesia di lain pihak mendambakan industri yang menjadi roda penggerak ekonomi suatu negara. Walaupun industri yang massif pasti berdampak kepada lingkungan tetapi saya lebih setuju dibanding negara kita hanya bisa menjual sumber daya alam begitu saja tanpa diolah. Setidaknya ini lebih mudah diawasi penggunaannya.

Bahan yang terkandung dalam tanah bahkan tanah sendiri serta hasil-hasil bumi sudah dieksploitasi dan dijual dengan harga murah, dan tanpa mempertimbangkan keberlanjutannya. Dikirim ke luar negeri dan diimpor kembali dalam bentuk siap digunakan dan kita rela membeli dengan harga tinggi.

Penambahan nilai inilah yang membuat pemerintah getol memanjakan para investor agar dapat menanamkan modalnya di Indonesia. Kita sendiri tidak punya cukup dana untuk membangun sendiri. Mungkin habis digunakan untuk perjalanan dinas yang tidak perlu, alias biaya operasional negara yang tidak efisien.

Para investor juga jeli, mendapatkan kesempatan ini mereka tetap berpikir mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Seperti perusahaan-perusahaan yang dibangun dalam rangka investasi, walaupun sifatnya kerja sama dengan lokal banyak mempersyaratkan soal mesin yang digunakan harus dari mereka. Selain kita memang masih belum bisa menyaingi mereka dalam bidang teknologi, mereka ingin memastikan bahwa proses investasi berjalan lancar.

Contoh kasus untuk smelter atau peleburan nikel. Untuk teknologi yang ramah lingkungan investasinya padat modal dan baru satu dua perusahaan yang menjalankan itu di Indonesia. Alhasil mereka meminta pemasangan mesin (yang memang berupa mesin kostumasi) menggunakan tenaga kerja mereka. Bahkan untuk hal yang menurut kita bisa dikerjakan oleh orang kita sendiri.

Awalnya saya sangat tidak setuju, karena membangun industri di daerah sangat rentan dengan sentimen pekerja lokal. Selain itu biaya maintenance Dan mengurusi Tenaga Kerja Asing itu ribet. Ya izinnya dan juga  biayanya.

Tetapi karena itu adalah kontrak satu paket selama konstruksi usulan saya bagaikan asap tertiup angin. Usaha ekstra kami lakukan dari pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) hingga mereka mendapatkan Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) itu tidak mudah karena berurusan dengan 3 instansi dan kementerian.

Makanya saya heran jika sampai ada kabar bahwa di satu daerah di negeri ini sudah diserbu oleh TKA asal China. Pengajuan RPTKA saja kita harus menjamin 1 TKA sebanding dengan 30 orang pekerja lokal. Dan masalah saat kami mengajukan untuk konstruksi, bagi Kemenaker tetap dianggap bahwa harus diajukan sebagai karyawan yang ada dalam management.

Pengawasan TKA bukan main-main, dari Imigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Kepolisian bisa bergantian meminta pelaporan dan bahkan inspeksi mendadak di lokasi. Dengan kondisi ini saya pikir mustahil sebuah perusahaan dengan mudah bisa lolos menggunakan tenaga kerja semaunya, kecuali ada alasan tertentu.

Kemudahan yang diberikan oleh negara untuk turis dari China juga mungkin rentan dimanfaatkan. Tanpa Visa mereka bebas 15 hari berada di Indonesia. Untuk Visa on Arrival senilai 25USD bisa di Indonesia selama dua bulan. Mungkin saja ini bisa lepas tapi agak aneh juga kalau mau mengeluarkan biaya perjalanan yang mahal hanya untuk bekerja ilegal selama 2 bulan dan dibayar murah jika standar buruh.

Saya tidak berani menyatakan keadaan di Morowali seperti yang diceritakan telusur di tvOne. Yang saya ketahui.sewaktu saya menuju Bungku dari arah Kendari, ibu kota Morowali, saya melewati Bahomatefe tempat industri ini dibangun. Sekilas dari luar saja saya melihat memang sangat besar karena mereka membangun pembangkit listrik sendiri untuk industri mereka.

Beberapa kali saya satu pesawat dengan TKA China yang sebenarnya secara pribadi saya kurang suka budayanya. Bersuara keras dan jorok. Di Kendari memang menjadi jalan masuk ke Morowali, dan kebetulan ada smelter investasi China juga di Konawe.

Lalu apa yang harus kita lakukan menyikapi keadaan ini?

Fenomena ini sudah kita prediksi sebelumnya, jawabannya sebenarnya adalah peningkatan kapasitas dan keahlian karyawan lokal. Baik hard skill dan soft skill.

Seharusnya kita jangan cemburu kalau mereka datang untuk pekerja kasar. Berharap bahwa mereka datang bekerja kasar karena kita-kita bukan pada level itu lagi. Sebagai bangsa yang besar harusnya tidak merendahkan bangsa kita sendiri. Caranya hanya dengan menjadi  tenaga kerja yang handal dan mampu menjawab kebutuhan.

Pernah ada komentar saya baca tentang bagaimana lulusan-lulusan S1 yang (mungkin) banyak menganggur gara-gara serbuan TKA ini. Sayang sekali, bagi saya justru harusnya kita balik bertanya apakah lulusan-lulusan kita mampu bekerja langsung pada lapangan-lapangan kerja yang ada? Apalagi pride lulusan S1 itu masih tinggi, ini banyak saya temukan.

Baru saat ini Kemenaker dan Kementerian Pendidikan menggiatkan Sekolah Menengah Kejuruan. Pendidikan berdasar kompotensi yang memang sangat dibutuhkan. Sedikit terlambat tapi mungkin memang kebiasaan kita, musuh di depan mata baru kita berpikir untuk cari senjata.

Selain pembelajaran keahlian (hard skill) etos kerja (software skill) juga penting untuk diberikan. Untuk efektivitas kerja kita masih cenderung rendah, bahkan tergolong manja. Sedikit sedikit ngambek. Jika  memang kita memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan pasti akan dijaga mati-matian. Sudah tidak kompoten mogok pula, sepertinya bukan modal untuk bersaing secara sehat.

Cara lain yang ditempuh oleh Kemenaker adalah sertifikasi. Saat ini untuk membendung serangan TKA para pekerja wajib memiliki sertifikasi, seingat saya akan diterapkan di 2017 ini. Jadi untuk menjadi seorang staf HR misalnya, harus mengikuti ujian dan mendapatkan sertifikat kompetensi. Harapannya semua TKA yang bekerja pun harus memiliki sertifikasi dalam negeri, minimal harus berbahasa Indonesia yang baik dan benar dulu untuk bisa menjawab soal-soal.

Usulan saya sih ke teman-teman daripada ribut dengan issue TKA, mending kita siapkan anak-anak kita menghadapi masa depannya. Tenaga kerja yang digunakan pasti yang cocok dengan kebutuhan. Bagi saya sekolah kejuruan akan tepat untuk anak-anak kita tetapi tetap mengedepankan akhlak. Jujur dan bertanggung jawab dan bekerja sebagai ibadah.

Tetapi akan lebih baik lagi jika industri-industri swakarya yang menguasai, menjamur dan menjadi kekuatan lokal kita. Tidak perlu kita menjajakan diri lagi untuk bisa mendatangkan yang memiliki uang.

Jika memang kita jeli, biar saja mereka datang bekerja tetapi kita-kita lah yang menjadi pimpinannya. Atau jika tidak mereka yang menjadi target konsumen bagi usaha usaha kecil yang bisa kita bangun sendiri.

Yuk  daripada bahas yang “katanya” mending kita persiapkan diri kita bekerja atau malah membuka lapangan pekerjaan.

Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *